Rapat Paripurna DPRD Way Kanan Pengesahan APBD-P Diwarnai Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM

Way Kanan || Musyawarah anggota DPRD Way Kanan dalam Sidang Paripurna Pengesahan APBD Perubahan (APBD-P) Tahun 2022, menyuarakan penolakan kenaikan harga BBM, hal ini senada suara dengan DPRD RI. Kamis(08/09/2022). 

Anggota DPRD Way Kanan Hamim Akbar,  dari PKS menyerukan menolak kenaikan BBM yang sangat merugikan masyarakat.

Baca juga: Momentum 77 Tahun Kemerdekaan RI, AHY Ajak Rawat Persatuan, Demokrasi & Kebangkitan Ekonomi

”Kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat melalui PKS. Dengan ini kami menyatakan fraksi PKS menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Karena ini jelas-jelas memberatkan masyarakat, ” ujarnya.

Sambil mengangkat papan penolakan kenaikan BBM yang langsung disambut tepuk tangan yang meriah dari peserta Sidang Paripurna hari ini.

Baca juga: Sekretaris Komisi IV DPRD Lampung Kostiana, SE,MH, Gelar Sosperda Nomor 1 Tahun 2016 Di Kota Karang

Hamim Akbar, juga meyakini bahwa kenaikan harga BBM akan berdampak signifikan pada sektor Transportasi. Karena baik angkutan penumpang maupun barang tak bisa mengelak menaikkan tarif setelah harga BBM naik.

“Sektor Transportasi akan menjadi sektor yang paling cepat terdampak dengan adanya kenaikan harga BBM, yaitu naiknya tarif. Akibatnya masyarakat harus membayar lebih mahal untuk naik angkutan umum, ataupun kirim barang. Kami, sangat prihatin, padahal kondisi ekonomi rakyat belum pulih sepenuhnya, ” tegas Politisi asal Fraksi PKS ini. 

Baca juga: Pansus LKPJ Minta TAPD dan OPD Sampaikan 6 Item Ini

Hamim memastikan bahwa, kenaikan tarif sektor Transportasi akan diikuti dengan reaksi berantai kenaikan sektor lainnya, terutama yang langsung berhubungan dengan rakyat.

Beberapa waktu yang lalu, Rakyat terpukul karna kenaikan harga minyak goreng. Belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi.

Baca juga: Anggota DPRD Lampung Ni Ketut Dewi Nadi Gelar Lomba Senam Kreasi KDN Di Seputih Raman

“Kenaikan harga BBM bersubsidi memperlihatkan kebijakan Pemerintah saat ini tidak berempati dengan kondisi rakyat kecil. Akan banyak masyarakat yang masuk ke angka garis kemiskinan. Itu sebabnya kami dari Fraksi PKS, tegas menolak kenaikan harga BBM dalam kondisi seperti ini, ” tutupnya.

Usai Sidang Paripurna, Hamim Akbar dan kawan-kawan ikut menyerukan menolak kenaikan BBM bersama Mahasiswa yang tergabung dalam PMII tersebut.

Baca juga: DPRD Lampung Barat Gelar Paripurna HUT Provinsi Lampung Ke-59

Lebihlanjut, iya juga ikut mendampingi Mahasiswa PMII saat berdialog dengan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Way Kanan berharap agar seruan mereka menolak kenaikan BBM bisa disampaikan ke Anggota DPR RI dan Pemerintah Pusat.

Editor A.Putra