Sekdakab Way Kanan Ikuti Rakoor Pengendalian Inflasi Daerah

Way Kanan - Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab), Saipul, S.Sos., M.IP menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (PID) Tahun 2023 secara virtual di Ruang Rapatnya bersama Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Badan Pusat Statistik (BPS) Way Kanan, Senin (27/03/2023).

Rapat yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, dalam arahannya mengatakan bahwa Pemerintah Daerah terkait dengan tingkat inflasi yang tinggi agar melakukan terobosan kreatif, namun dengan tetap melakukan Sembilan langkah pengendalian inflasi daerah.

Baca juga: Jembatan Penghubung Soppeng-Bone Jadi Fokus Pemprov Sulsel

Sembilan langkah dimaksud diantaranya yaitu Rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan Forkopimda. Selanjutnya, dilaksanakan Operasi Pasar Murah, Pemberian Bantuan Sosial, Subsidi Transportasi, hingga menjalin kerjasama antar daerah.

Mendagri juga menegaskan berbagai terobosan tersebut sangat diperlukan, terlebih saat ini terjadi kenaikan harga musiman karena tingginya permintaan barang/jasa pada Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Baca juga: LPP TVRI Stasiun Lampung Beri Penghargaan Kepada Pemkab Way Kanan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, beberapa komoditas yang perlu diwaspadai diantaranya yaitu beras, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang putih. Sehingga, untuk mengatasi hal tersebut, Mendagri terus mendorong Pemerintah Daerah bersama masyarakat untuk melakukan gerakan menanam.

Menurut Mendagri, gerakan menanam juga bisa dilakukan di Kota, dengan beberapa kota melaksanakan urban farming, perkebunan di perkotaan, manfaatkan lahan-lahan yang ada, gang-gang, dibuat polibag-polibag untuk produksi menanam cabai. Selain itu, juga diminta kepada Kepala Daerah untuk rajin mengecek ketersediaan komoditas di wilayah masing-masing sebagai upaya mencegah terjadinya kelangkaan.

Baca juga: Dewi Asmara Harap Penghapusan Tenaga Honorer Tidak Dilakukan Tergesa-Gesa

Dari data hasil pengawasan tersebut, diminta agar disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Dengan harapan data dan angka yang dilaporkan benar-benar akurat dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan, sehingga Pemerintah dapat menyiapkan intervensi kebijakan yang lebih tepat.

Sumber : waykanankab
Editor : Putra

Baca juga: Willy Aditya: RUU KIA Tidak Akan Bertentangan dengan UU Ketenagakerjaan